Dalam upaya penegakan hukum selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut, juga tidak kurang pentingnya kesadaran penggunaan kewenangan apparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara.
Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Fokuspada buku ini, berpijak pada tiga hal pokok. Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan mem…
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H., sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, aru…
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang …
Tulisan dari buku ini sangat komprehensif dari berbagai kajian ilmu hukum khususnya mengenai kebijakan hukum dari berbagai pandangan cabang ilmu hukum, dari hukum pidana, hukum acara pidana, hukum haka asasi manusia, hukum perdata, hukum pajak, hukum tata negara, hukum ketenagakerjaan, kriminologi, sampai hukum pidana Islam, yang ditulis oleh para penulis dari berbagai profesi, baik sebagai dos…
Buku ini terdiri atas 3 (tiga) bagian: Bagian Pertama, mengkaji secara intens tentang Hukum Pidana Materiil mulai dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoretis dan perbandingan hukum, teori kriminologi dalam perspektif ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, Sistem Hukum Pidana Pencurian dalam kejahatan komputer dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung ini. Bag…
Salah satu kritik terhadap sistem otoriter di mana pun, termasuk Orde Baru Soeharto, adalah potensi korupsi yang ditimbulkannya. Sistem otoriter memfasilitasi korupsi secara sistematik. Namun ketika negara Orde Baru runtuh pada 1998 dan sistem demokrasi melembaga sejak 1999, fenomena korupsi ternyata tidak turut sirna. Lalu, apa yang salah? Buku berjudul Korupsi: Akar,Aktor, dan locus karya Leo…
Buku KUHP: kitab undang-undang hukum pidana ini merupakan cetakan ke 19, terdapat perbedaan dari segi penyajian materi, ada dua perbedaan pokok dengan edisi sebelumnya. 1. Edisi baru ini (cetakan ke-19) semua pasal tambahan/perubahan langsung dimasukkan ke pasal-pasal yang bersangkutan. 2. Pasal-pasal KUHP yang di kutip dari terjemahan BPHN, semua dicetak dengan huruf yang berbeda dan dilengk…
Akhir-akhir ini sering di beritakan di media massa adanya ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, baik dari dokter ataupun dari sarana pelayanan kesehatan lain nya. Tindakan malpraktik medik mungkin saja terjadi, baik ada faktor kesengajaan ataupun suatu kelalaian. Bagaimanapun sebagaimana manusia, dokter tidak lepas dari sifat kekeliruan dan kesal…
Buku ini menguraikan hubungan hukum dan hukum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hukum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini membahas mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan hukum pidana serta hubungan antara hukum pidana dan hukum pidana ekonomi. Buku ini juga menguraikan secara rinci pengertian dari hukum pidana ekonomi, perluasan…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography