/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan%" ]
Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Dalam buku ini pemerintah dianggap sebagai suatu organisasi yang menyerap semua tuntutan dan kepentingan para pelaku politik, menghimpun sumber daya dari para pelaku ini dan memenuhi tuntutan serta kepentingan masyarakat. Karena tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, terutama disebabkan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang lebih sedikit dibanding tuntutan tersebut,…
Governance, Administration and Development provides a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies. the book assesses both traditional and new models of public administration with particular emphasis on the challenge to the centrality of the state in development and current debates about the conditions of effective governance
Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi negara Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan pendataan yang dibuat pemerintah untuk memberikan perlindungan penduduk berstatus anak agar dapat mengakses pelayanan publik Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan KIA dan mengetahui hambatannya dalam fungsi pendat…
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam sumberdaya manusia yang produktif dan budaya lokal Ketiga sumberdaya tersebut adalah modal utama pembangunan yang membutuhkan pengembangan dan eksplorasi lebih jauh demi mendapatkan peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia Pemerintah telah menerbitkan Permendagi No 9 Tahun 2014 tentang Pengembanga…
Istilah Family Book atau "Buku Keluarga tidak termasuk dalam lingkup Dokumen Kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelusuran perjalanan peristiwa penting seseorang melalui Family Book akan berguna untuk proses waris, penguatan hak-hak sipil seseorang dan lainnya terutama dala…
Pengelolaan sampah plastik di daerah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di daerah secara mendal…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Semuan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 tahun 2017). Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) masih ditemukan beberapa kendala antara lain masih adanya inkonsistensi program antara RPJMD dan RKPD, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM didaerah, m…
