Buku ini ditulis pada tahun 2019 sebagai seri penutup dari lima tahun kajian besar (2015-2019) yang dilakukan oleh Tim Gender dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI, mengenai perempuan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung sejak era reformasi. Buku ini merupakan sintesis hasil kajian Tim Gender dan Politik LIPI. Fokus buku ini pada persoalan kandidasi (rekrutmen dan pencalona…
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran, besaran dana struktur pembiayaan penyelenggaraan pembiayaan pilkada serentak yang baru pertama dilakukan dan mengetahui bagaimana kebutuhan dana yang ideal, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparasi berbasis petahana yang ikut berkompetisi, petahana yang berpelu…
Kajian ini berjudul "Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Latar belakang dari kajian ini adalah perubahan mengenai undang-undang (UU) terkait pemerintahan daerah dari UU no. 32 tahun 2004 menuju UU no.23 tahun 2014 berimplikasi pada pentingnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun berbagai Peraturan Teknis, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Ha…
Kepala daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan khususnya sering merupakan pusat perhatian, baik mengenai sikap dan tindak tanduknya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan terutama dalam hal proses pemilihan dan pengangkatannya.
Keberadaan sepasang calon yang bersaing dalam pemilihan langsung merupakan fenomena baru dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Berbagai alasan yang memungkinkan terjadinya fenomena ini berkisar dari kurangnya kader-kader partai politik yang layak dan berkualitas, keengganan partai politik untuk mengambil risiko yang mungkin tinggi karena umpan balik yang diberikan oleh lembaga survei, kesuli…
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkem…
Dapat dikatakan bahwa sekarang ini terutama di negara sedang berkembang, kedudukan pemerintah adalah sebagai inti atau poros dari segala kegiatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan jiwa serta semangat UUD 1945 maka pemerintah berkewajiban mempelopori pembangunan.
Buku ini menyajikan beberapa perkembangan aspek pemerintahan tertentu, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai bahan kajian pendukung dalam menentukan kebijakan.