/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Pembahasan dalam buku ini melangkah maju kepada konsep merkantilis terus ke pandangan Neo-Marxist dan akhirnya sampai pada Model Pembangunan Tergantung. Bagaimanapun juga di sini lebih dititikberatkan pada tulisan-tulisan yang memusatkan diri pada peranan secara khusus dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi.
Buku ini membahas tentang Sifat Dasar Sumber Daya Pegawai ASN, Keterkaitan Manajemen Dengan Manajemen Pegawai ASN; Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin Pegawai ASN; Kompetensi Profesional Pegawai ASN; Tantangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pemangku Kepentingan Pegawai ASN; Analisis Jabatan Pegawai ASN; Perencanaan Pegawai ASN; Pengadaan Pegawai ASN; Manajemen Kinerja Pegawai ASN; Pendidikan dan Pelati…
Pertandingan sepak bola selalu menyedot perhatian banyak orang, dari kelas bawah sampai atas, dari pedagang sampai politisi. Pertandingan sepak bola profesional yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, negara kerap tergoda untuk melakukan intervensi atas sepak bola dengan menerapkan hukum nasionalnya. Negara, dan para pihak yang berkepentingan, lu…
Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasara …
Argumen utama buku ini adalah bahwa kewargaan dibentuk dan dipraktikkan melalui serangkaian gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan-gerakan ini berupa serangkaian perjuangan—oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi perwakilan dan para aktivisnya—untuk pengakuan kultural, keadilan ekonomi dan sosial, serta representasi politik. Perjuangan ini secara umum berujung…
Sebagai kajian yang khusus membahas tentang pengelolaan dana otsus dan istimewa, buku ini relevan dan signifikan karena tidak hanya memaparkan aspek politik, tapi juga aspek administrasinya (kewenangan fiskal). Buku ini juga menyajikan berbagai laporan kasus dalam pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, dan dana istimewa DIY.
Buku ini ditulis pada tahun 2019 sebagai seri penutup dari lima tahun kajian besar (2015-2019) yang dilakukan oleh Tim Gender dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI, mengenai perempuan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung sejak era reformasi. Buku ini merupakan sintesis hasil kajian Tim Gender dan Politik LIPI. Fokus buku ini pada persoalan kandidasi (rekrutmen dan pencalona…
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…