Sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik dalam per…

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), banyak terjadi perubahan dalam administrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang sangat besar berkenaan dengan pengel…

Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI

Buku ini membahas tentang persoalan masalah penduduk menurut daerah, dan masalah otonomi menurut daerah. Dan buku ini terdiri dari beberapa tabel yaitu: \r\nTabel 1 : Tingkat pendidikan, jumlah, dan kepadatan penduduk menurut daerah\r\nTabel 2 : Target dan realisasi APBD serta sumbangan PAD terhadap realisasi APBD menurut daerah\r\nTabel 3 : Jumlah penduduk, PDRB, dan pendapatan per kapita menu…

Otonomi daerah: gagasan dan kritik (refleksi 20 tahun KPPOD)

Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…

Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri: antara teori dan praktik

Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini membahas tentang kajian teoritik sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; Hubungan antara pemerintah pusat dan pemeri…

Otonomi Daerah dan Desentralisasi: dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor…

Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015

Otonomi daerah dan daerah otonom

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yangdimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepe…

Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia

Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penellitian yang m…

Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Analisis Kebutuhan Bimtek Pe…

Edition

Cetakan I

ISBN/ISSN

9789791301374

Collation

xviii+ 68 hlmn.; 17,6 x 25 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 RIY i

Empat wajah desentralisasi: membaca dekade kedua otonomi daerah di Indonesia

Berbagai tulisan dalam buku ini hendak memotret empat wajah desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi maupun desentralisasi ekonomi. Sejarah, gagasan dan perdebatan atas setiap kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dihadirkan dalam semangat mengundang diskusi dalam kerangka menghadirkan diskursus kebijakan lebih lanjut.

Strategi dan problem sosial politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia: In…

Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…