Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…
Buku ini lahir dari diskusi antara penulis sebagai dosen yang mengajar pascasarjana dengan konsentrasi Otonomi Daerah dengan mahasiswanya. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makalah untuk tugas akhir semester, lalu dari makalah inilah, buku ini disusun dan diterbitkan. Membahas tentang otonomi daerah dan berbagai persoalannya, seperti bagaimanakah bila sistem pemerintahan desen…
Ternyata terdapat hubungan korelatif yang kuat antara meningkatnya kejahatan kriminal yang terjadi di masyarakat dengan peningkatan penggunaan narkoba dewasa ini. Menurut pendapat para tokoh pemerintahan maupun pakar ilmiah, bila pemakaian narkoba meningkat, maka tindak kejahatan pun akan semakin meningkat alias semakin banyak. Logikanya, orang yang membutuhkan narkoba memerlukan uang untuk mem…
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Sehingga otonomi daerah yang sesungguhnya adalah perwujudan paling real dari semangat demokrasi, terutama di negar…
Buku ini berangkat dari dua kepentingan yang mendesak yaitu para manager dan pengambil keputusan di dalam upaya mengefisienkan roda organisasi mencapai tujuan, kedua alam otonomi daerah, globalisasi dan kemajuan tehnik yang memungkinkan segala hal berjalan cepat, mensyaratkan adanya pengambilan keputusan yang komprensif agar efisiensi terlaksanan berbarengan dengan efektivitas.
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Buku ini memaparkan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan mampu membuka wawasan tentang arti pentingnya otonomi dibidang pendidkan.
Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi. Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi. Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan P…
Buku ini merupakan kumpulan berbagai makalah seminar dan lokakarya dari para pembicara dan pemakalah yang terdiri dari para tokoh adat budaya, akademisi, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan hidup yang diselenggarakan DPP Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak) di Jakarta dan di berbagai daerah sejak tahun 2007 hingga tahun 2009.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography