DINAMIKA DEMOKRASI, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Sentilan Cerdas, dari Hulu sampai ke Hilir, karya Muhadam Labolo ini berbiacara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tet…
Buku ini penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan masa reormasi.
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi dan akuntabilitas. Setiap Pemerintah Daerah memiliki Visi dan Misi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi digunakan paradigma baru dan strategi baru dalam manajemen pemerintah daerah. Paradi…
Buku Koki Otonomi: Resep Memajukan Pemda karya Djohermansyah Djohan dan Jose Rizal ini mengkaji secara komprehensif sekaligus mencarikan solusi atas berbagai problematika penda, seperti terbatasnya wewenang, tak mandirinya fiskal, amburadulnya politik lokal, hingga kegalauan birokrat tatkala menghadapi dilema antara godaan "bermain" politik atau tetap memegang teguh profesionalisme. Racikan yan…
Buku ini berangkat dari dua kepentingan yang mendesak yaitu para manager dan pengambil keputusan di dalam upaya mengefisienkan roda organisasi mencapai tujuan, kedua alam otonomi daerah, globalisasi dan kemajuan tehnik yang memungkinkan segala hal berjalan cepat, mensyaratkan adanya pengambilan keputusan yang komprensif agar efisiensi terlaksanan berbarengan dengan efektivitas.
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.
Yang dinamakan daerah swatantra dalam istilah Indonesia modern ialah daerah yang oleh UU diberi hak untuk mengatur dan mengurus "rumahtangganya" sendiri.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Buku ini mengupas pelaksanaan Pilkada 2005, dan secara kritis melakukan analisis sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yaitu KPU. UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut wilayah abu abu wewenang KPUD,KPU,DPRD, pemerintah daer…
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri), khususnya Puslitbang Inovasi Daerah pada tahun 2018 ini melakukan Kajian Model Layanan Utama Pemerintahan Daerah (Pemda). Kajian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang inovasi daerah dikaitkan dengan tujuh layanan utama yang dilakukan antara lain di bidang layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ten…