Berdemokrasi: panduan praktis perilaku demokratis

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

9786029889451

Collation

vii, 209 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

321.8 MOH b

Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia

Pelayanan publik, sebagai fokus bahasan dalam buku ini, merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Para penulis buku ini menyasar secara tepat jantung persoalan. Layanan publik adalah produk yang selama ini acap jadi fokus perhatian publik. Para peneliti menyadari bahwa “hida…

Pokok-pokok dan sistem pemerintahan desa: Teori, regulasi, dan implementasi

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan k…

Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik Edisi 2

Birokrasi yang efisien dan efektif dapat tersusun, apabila didukung kepemimpinan yang visioner dan memiliki personality, ability dan capability, toleransi dan integritasi yang tinggi, serta didukung oleh desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua aspek tersebut akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), da…

Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional

Buku ini dimaksudkan untuk menambah pembendaharaan buku-buku ilmu administrasi dan managemen, khususnya dibidang Administrasi Pemerintah atau Administrasi Negara dalam Bahasa Indonesia, yang nampaknya pada waktu sekarang masih langka/jarang terdapat dalam masyarakat.

Mewirausahakan birokrasi (reinventing government): mentransformasi semangat w…

Konsep Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sektor. Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat d…

Otonomi desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh

Desa merupakan Otonomi asli, bulat dan utuh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sifat istimewa ini bernuansa dan bermuara pada sistem Pemrintahan Marga. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman disamping Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi bagi Pemerintah Desa dan perangka…

Militer dalam parlemen 1960-2004: seri kajian sosiologi militer

Penulisan buku ini bermaksud menggali peran dan kontribusi Fraksi ABRI (TNI-Polri), khususnya dalam sikap pemikiran dan produk undang-undang yang dihasilkannya. Dan tidak dimaksudkan sebagai pembenaran platform TNI untuk memberi justifikasi politik dan kekuasaan yang ada pada masa lalu begitu intensif diperankan. Justru buku ini memperlihatkan bagaimana TNI melakukan pengabdiannya yang tidak…

Kajian Kapasitas Perangkat Daerah berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Dalam Penye…

Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan kualitatif. Dengan kajian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi harmonisasi kebbijakan antara pusat dan daerah dalam penataan dan p…

Pemerintahan desa atau marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 te…

Buku ini sangat penting di era otonomi daerah dewasa ini karena memuat dan membahas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Keputusan Mendagri No. 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai desa.