Perlawanan Masyarakat terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satunya, dari seratus empat puluhan peserta yang dengan semangat dan penuh antusias, hadir dalam Konsolidasi Gerakan untuk korban TPL pada 13 November 2012. Seluruh peserta sepakat menutup Total TPL. Ini merupakan langkah yg tepat karena TPL lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudar…
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerin…
Buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi dalam bidang manajemen pemerintahan agar masyarakat umum dan aparat abdi masyarakat khususnya, mengenal dan memahami lebih banyak perihal manajemen pemerintahan dengan berbagai aspeknya.
Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkem…
Kedudukan dan peranan pemerintah dalam tahun-tahun ke depan semakin memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan. Kalau sebelumnya aparat pemerintah berkedudukan sebagai pangreh praja, maka di masa sekarang dan mendatang, aparat Pemerintah lebih berkedudukan sebagai pamong praja. Kalau sebelumnya pemerintah sebagai agent of change dan agent of development, maka dalam era modern sekarang ini per…
Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia. Bagian per…
Buku Sistem pemerintahan Indonesia ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara dan hukum tata negara Republik Indonesia.
Selama satu tahun, Nicholas Herriman tinggal di sebuah desa di Banyuwangi. Dia meneliti interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa dalam hal santet. warga desa bermaksud membasmi "dukun santet". Kadang-kadang mereka membunuh sang "dukun santet" itu. Hal tersebut menjadi masalah bagi aparat pemerintah. Umumnya, pejabat memihak mayoritas warga desa yang ingin mengenyahkan dukun san…
Buku Sistem pemerintahan Indonesia pada cetakan ke-5 ini dilengkapi dengan: a. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) b. Pendalaman UUD 1945 c. Demokrasi Pancasila d. Undang-undang Referendum tahun 1985 e. Susunan Organisasi Departemen tahun 1984.
Dilihat dalam konteks Indonesia yang sedang membangun, dengan peran pemerintahan sebagai lokomotif pembangunan yang terhitung cukup dominan, Akuntansi Pemerintahan sebenarnya memainkan peranan yang cukup strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography