Buku ini dapat dipelajari alasan-alasan pengubahan UUD 1945; kronologi pengubahan UUD 1945, Perbandingan Suprastruktur Ketatanegaraan sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945, serta pilihan paradigma bagi Komisi Konstitusi. Dalam pada itu, buku ini disertai dengan lampiran berupa rancangan perubahan UUD 1945 yang diajukan oleh BP-MPR sehingga pembaca dapat lebih komprehensif mengetahui perubahan …
Buku ini menguraikan tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Beberapa hal yang dibicarakan mencakup: Demokrasi dan demokrasi pancasila, tentang hal DPR, MPR, Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPA, BPK dan MA.
Membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia.