/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Undang-undang%" ]
DOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Keppres RI No. 81 Th. 1999 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Inpres RI No. 5 Th. 2004 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keppres RI No. 11 Th. 2005 KERJA SAMA ANTARA KPK DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. Kep-111212005, No. Kep-laij.a11212005 PP…
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Majunya sebuah bangsa, biasanya selalu dibarengi dengan pengembangan kemajuan di bidang telekomunikasi. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Pelita demi pelita, sektor telekomunikasi sangat mendapat perhatian sepenuhnya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor …
Buku ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak saja peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang saat ini berlaku, akan tetapi juga peraturan perundang-undangan tentang HAM di masa lalu. Sehingga dengan demikian, seseorang bisa mengetahui sejarah HAM dalam pengatu…
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Dalam UU ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga dibentuk untuk pelayanan otonom, dengen mengutamakan kese…
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses untuk mewujudkan suatu negara berdasarkan hukum (rule of law). Namun sebelum peraturan perundang-undangan itu lahir, justru diperlukan terlebih dahulu peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilahirkan sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers yang kami susun ini merupakan edisi lengkap yang terdiri dari beberapa peraturan, yaitu: 1. UU RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 3. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerinta…