Buku ini menguraikan Hukum Kepegawaian yang berlaku di negeri kita. Ditulis dengan sistematika dan metode penulisan yang khusus dipersiapkan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum jurasan Hukum Kepegawaian, menjadikan buku ini tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum kepegawaian.
Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya-guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cikal bakal buku ini semula berasal dari disertasi penulis yang dipertanggungjawabkan dihadapan Sidang Penguji yang Mulia pada Program Pascasarjana UNPAD pada tahun 2005. Setelah dimodifikasi dan dikembangkan sedemikian rupa akhirnya berwujud menjadi buku ini. Substansi buku membahas sejarah hukum perkawinan selama ini sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU.VIII/2010 tanggal 17 Februari…
Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang terbatas atau yang dibatasi merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (pemerintahan demokratis). Konsep rechtsstaat dalam perkembangannya sering …
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…
Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasi dan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi: konsep-konsep tentang wewenang, diskresi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang.
Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan M…
Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya
Dalam buku ini diamati terutama masalah-masalah yang menyangkut fungsi, tugas, dan kegiatan-kegiatan badan-badan utama PBB, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, termasuk peran Sekjen PBB dalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional khususnya. Demikian juga masalah-masalah lainnya seperti dikeluarkannya Yugoslavia dari keanggotaan PBB, suksesi negara dalam kaitannya deng…
Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, konsep teoritis dan pengertian hukum investasi, bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa di bidang investasi, dan lainnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dibaca secara lengkap di buku ini.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography