Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini membahas tentang kajian teoritik sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; Hubungan antara pemerintah pusat dan pemeri…
Pinjaman luar negeri serta prosedur administratif dalam pembiayaan proyek pembangunan di indonesia menguraikan rencana proyek pembangunan kita, pembiayaan, pemanfaatan bantuan kerja sama luar negeri, dan latar belakang timbulnya bantuan IGGI dulu dan CGI kini, beserta motivasi politik dan ekonominya,
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomo 3 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, daerah diberikan peluang untuk melakukan Pinjaman Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah. Namun persyaratan pinjaman memang memberatkan bagi pemerintah daerah sementara bantuan pembiayaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian strategis untuk …
Pada umumnya negara-negara berkembang membutuhkan utang dari luar negeri untuk menutupi kesenjangan antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasinya, serta kesenjangan antara ekspor dan impornya. Kemampuan dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan oleh sebab itu dibutuhkan utang luar negeri. Besarnya utang luar negeri pemerintah setiap tahunnya disesuaikan dengan kebijak…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography