Materi perkuliahan pancasila meliputi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). UUD 1945 dan GBHN yang dilatarbelakangi dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan Pancasila yang didekati dengan pemahaman kesejarahan, pemahaman ketatanegaraan, dan pemahaman kefilsafatan.
Penelaahan operasional juga merupakan salah satu peran audit internal yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua operasi perusahaan sudah cukup efisien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan keinginan manajemen. Pekerjaan ini mencakup proses penelaahan yang sistematis atas aktivitas organisasi berkaitan dengan tujuah khusus.\r\nManajemen adalah pemanfaatan manusia dan sumber lain dengan cara …
Seorang editor haruslah menguasai komputer. Tanpa adanya pengetahuan mengenai komputer, auditor tidak akan mampu membuat pertimbangan yang tepat dan juga tidak akan dapat melakukan tugas akumulasi data/bukti yang diperlukan dengan baik.\r\nBuku Audit komputer (Computer Auditing)-suatu pengantar ini menyodorkan pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan teknik audit komputer dengan mengelomp…
Buku ini membahas tentang konsep dasar CRM dan disusun dengan maksud untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari konsep pemasaran yang baru.
Secara garis besar buku ini menjelaskan mengenai administrasi kepegawaian yang berkisar antara lain pada kegiatan pengelolaan kepegawaian atau administrasi personalia .
Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yangdimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepe…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan , yakni Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan me…
Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut.
Desa merupakan Otonomi asli, bulat dan utuh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sifat istimewa ini bernuansa dan bermuara pada sistem Pemrintahan Marga. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman disamping Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi bagi Pemerintah Desa dan perangka…