Laporan akhir kajian strategis: Penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur Perpres No.25/2008 dimudahkan oleh Undang-Undang No.24/2013 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudahan tersebut tidak signifikan meningkatkan cakupan pencatatan dokumen kependudukan karena belum sederhana dan masih banyak kendala dari sisi pemohon maupun pelaksana. Kajian ini iengin mengetahui permasalahan utama dan menemukan for…

Laporan akhir kajian aktual: Implementasi pemanfaatan data dan dokumen kepend…

Untuk menjaga validitas dan reabilitas DP4, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pemutakhiran data sebanyak dua kali dalam satu tahun. Proses validasi ini senyatanya sejalan dengan Pasal 59 ayat 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pilkada serentak 2015, proses penyerahan DP4 dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian KPU akan menyerahkan kepada…

Peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia

Edition

Cet 5

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 249 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.04 ROC p

Penyusunan standard operating procedures: prosedur tetap

Perbaikan kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk…

Penerapan good governance di Indonesia

Berdasarkan penelusuran data dan informasi dalam kajian penerapan good governance, diketahui bahwa implementasi terhadap nilai-nilai universal dalam penerapan good governance masih tertinggal dibandingkan dengan kebijakan yang dilahirkan pemerintah. Peran negara termasuk didalamnya peran lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik, belum sepenuhnya dapat menjaga konsistensinya mengawal tu…