/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi%" ]
Pengembangan ekonomi kreatif di kota dinilai menjadi magnet dalam pengembangan ekonomi perkotaan sekaligus sebagai penggerak pengembangan wilayah sekitar perkotaan. Sebagai contoh pengembangan ekonomi perkotaan yaitu dengan adanya ekonomi kreatif membuka lapangan pekerjaan baru dan otomatis meningkatkan angka tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara implikasi yang lebih pos…
Tujuan dari pencatatan perkawinan sangat positif sebagai upaya Negara memberikan perlindungan hukum pada rakyatnya, maka pencatatan perkawinan yang dilakukan Pemerintah perlu menjadi kesadaran masyarakat. Adapun tujuan pencatatan perkawinan meliputi 1) Guna tertib administrasi perkawinan 2) Sebagai jaminan dalam memperoleh hak-hak sipilnya (memperoleh akta kelahiran, KTP-el KK, serta dokuman ke…
Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Untuk menjaga validitas dan reabilitas DP4, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pemutakhiran data sebanyak dua kali dalam satu tahun. Proses validasi ini senyatanya sejalan dengan Pasal 59 ayat 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pilkada serentak 2015, proses penyerahan DP4 dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian KPU akan menyerahkan kepada…
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Perbaikan kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk…