Manajemen strategik: formulasi, implementasi, dan pengendalian strategis ini disajikan dengan bahasan yang canggih dan telah direvisi serta mendalam mengenai keterampilan bisnis yang sangat penting dalam merencanakan dan memanajemenikegiatan-kegiatan strategik. Terdapat pula aspek-aspek pedagogik tang sangat penting yang menyangkut isu strategik global, menambah jumlah contoh \"nyata\", menamba…
Perekayasa secara tradisional menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup serta menanggulangi masalah pelayanan yang timbul.
Runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan klimaks gerakan reformasi yang dipicu krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi. Namun kini. setelah berjalan 14 tahun. apa yang dijanjikan gerakan perubahan itu belum juga sepenuhnya terwujud. Bermacam bentuk kolusi. korupsi. nepotisme. masih berlangsung di mana-mana. seperti sediakala. Ke manakah mereka yang dul…
M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum, lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952. Kini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan ketua sebelumnya, Antasari Azhar. Pria yang akrab disapa Mas Bus ini sebelumnya adalah ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010.\r\n\r\nMas Bus berpembawaan kalem, sederhana, tegas, apa adanya, serius, dan kurang mempunyai ambisi duniawi. Karakternya …
Buku Pembangunan dan Birokrasi ini memaparkan pembahasan dalam empat bagian, yaitu: (1) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; (2) pembangunan birokrasi; (3) pembangunan demokrasi; (4) dan catatan akhir. Melalui buku ini pembaca dapat memahami bagaimana konsep dan praktik pembangunan terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubaham zaman, dan pembaca akan memperoleh wawasan…
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography