Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran sistem politik dari sistem predensial ke arah sistem semi parlementer terhadap dinamika kehidupan birokrasi publik di Indonesia dengan berbagai macam aspeknya merupakan pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam buku ini
Sebagai sebuah disiplin ilmu, tidak berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, Ilmu Administrasi Publik juga memerlukan perangkat metodologis untuk memahami berbagai fenomena administrasi yang dijadikan sebagai obyek kajiannya. Salah satu metode penelitian yang dapat dipakai oleh ilmuwan Administrasi Publik adalah metode penelitian kuantitatif. Realitas administrasi publik yang dijadikan sebaga…