/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Badan Penelitian dan Pengembangan%" ]
Laporan ini menyajikan hasil penyusunan anggaran kegiatan tahun 2018 pada Pusat Litbang Inovasi Daerah
Pengelolaan sampah plastik di daerah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di daerah secara mendal…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka bentuk dan isi laporan pertanggungjawab…
Kementerian Dalam Negeri sebagai koonfinstor pembinaan dan pengawasan umum dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah Dalam perkamhangannya, beberapa kebijakan dinyatakan belan optimal. Salah satunya terkait kebijakan penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PU di daerah Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomeruntahan Daerah, PJU encrupakan bagian dari urus…
Penelitian ini menganalisis IPKD di beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa transparansi daerah dalam mepublikasikan dokumen-dokumen perencanaan hingga pelaporan masih relative rendah. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kebijakan perlu…
Semuan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 tahun 2017). Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) masih ditemukan beberapa kendala antara lain masih adanya inkonsistensi program antara RPJMD dan RKPD, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM didaerah, m…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh amanat Inpres Nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang ditindaklanjuti olch Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan salah satu hak Pimpinan…
Daya saing daerah menentukan kapasitas daya saing nasional, sehingga peningkatan daya saing di daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang dikenal dengan nama “Innovative Government Award” atau IGA. Namun p…
Buku survei ini disused untuk memberikan gambaran hacia survei yang telah dilakukan Oleh tim peneliti terhadap kondisi riil di masyarakat Kota Denpasar dalam pelaksanaan falsafah Tri Hita Karana di Kota Denpasar dengan menghubungkannya terhadap program dań kegiatan yang telah disusus dan dilaksanakan seta kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan misi pembangunan untuk mewujudkan vi…