/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri%" ]
Sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, keberadaan UMKM di kawasan wisata sangat berperan dalam mendukung pengembangan kawasan wisata. Namun berdasarkan kondisi empiris, UMKM belum memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pengembangan wisata. Masih banyak UMKM di kawasan wisata yang kurang ramah kepada wisatawan, kurang menjaga kebersihan dan sanitasi lingkun…
Kajian ini berencana menganalisis potensi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di era dentalisasi fiscal. Hal ini bertolak dari indikasi tingkat ketergantungan keuangan daerah yang masih besar terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Diharapkan daerah dapat meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan tentang pilkada yang dimanfaatkan sebagai momen untuk menyedot dana ke pusat dalam bentuk mahar politik. Hal tersebut disinyalir membuat pilkada tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pola arus dana pilkada ke pusat (2) regulasi dan praktik mahar politik dalam pi…
Pengelolaan sampah plastik di daerah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di daerah secara mendal…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka bentuk dan isi laporan pertanggungjawab…
Kementerian Dalam Negeri sebagai koonfinstor pembinaan dan pengawasan umum dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah Dalam perkamhangannya, beberapa kebijakan dinyatakan belan optimal. Salah satunya terkait kebijakan penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PU di daerah Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomeruntahan Daerah, PJU encrupakan bagian dari urus…
Penelitian ini menganalisis IPKD di beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa transparansi daerah dalam mepublikasikan dokumen-dokumen perencanaan hingga pelaporan masih relative rendah. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kebijakan perlu…
Semuan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 tahun 2017). Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) masih ditemukan beberapa kendala antara lain masih adanya inkonsistensi program antara RPJMD dan RKPD, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM didaerah, m…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh amanat Inpres Nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang ditindaklanjuti olch Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan salah satu hak Pimpinan…