Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai…
Negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini, berlandaskan pada Pancasila, dengan kesadaran bahwa pluralisme telah ada dan merupakan bagian dari bangsa, adanya pluralisme ini memberikan kesadaran untuk menjadi satu. Bangsa Indonesia menjad…
Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kepemimpinan kepala daerah dilihat dari aspek pemberian pelayanan publik. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan kepala daerah dalam membangun memberikan gambaran tentang kepemimpinan kepala daerah pada masing-masing lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat dan J…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan salah satu hak Pimpinan…
Daya saing daerah menentukan kapasitas daya saing nasional, sehingga peningkatan daya saing di daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang dikenal dengan nama “Innovative Government Award” atau IGA. Namun p…
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta derivative peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa desa saat ini dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka seseuatu pemerintah negara dan menjadi bagian dari wilayah pemerintah negara. Lebih lanjut keberadaan desa sebagai tingkat pemerintahan terendahdalam NKRI yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada warga negara I…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan : Pertama, mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan di Kota Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam; dan Kedua, menemukan solusi untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography