Cerita tentang kaum nasionalis yang dibuang di Manokwari dan Boven Digoel tidak banyak diketahui oleh generasi muda kita. Padahal, banyak persoalan hari ini yang perlu dicari akar masalahnya pada sejarah masa lalu. \r\n\r\nMenelusuri kembali jejak kebangsaan adalah suatu hal yang penting dilakukan agar kita bisa menempatkan berbagai permasalahan yang kita hadapi hari ini, khususnya dalam permas…
Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbaga…
Buku ini mengungkap berbagai potensi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, serta beragam inovasi yang sudah dan bisa dikembangkan di kawasan tersebut. Juga berusaha memberikan pencerahan bagaimana membangun konektivitas dan keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai suatu kajian keilmuan, buku ini layak dimiliki mahasiswa S1 hingga S3 dalam memperkaya khazanah intelektual serta par…
buku ini membahas tentang sistem dan peranan perbankan, struktur sistem perbankan, mengenal kegiatan sebuah bank, sumber dana dan penggunaan dana, manajemen dana, memperhitungkan biaya dan resiko pendanaan, manajemen modal, manajemen perkreditan, bisnis investasi dan bisnis luar neraca, bisnis derivatives, perdagagan valuta asing, swaps dalam kegiatsn, perhitungan penghasilan sebuah bank, kiner…
Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Orang sering mengatakan bahwa setiap kegiatan mengandung risiko atau lebih umum lagi dikatakan bahwa hidup kita …
Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu urusan pemerintahan umum. Di tingkat daerah, urusan ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh instansi vertikal. Teknis pelaksanaan urusan ini sudah diatur dalam regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu diperlukan adanya perumpunan urusan wajib dan pilihan, agar orga…
Buku ini merupakan sebuah upaya untuk keluar dari stereotype studi-studi tentang daerah perbatasan yang selama ini menekankan peran 'pusat' atau negara. Fokus buku ini adalah pada manusia, penduduk dan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan yang kami lihat dalam konteks transformasi sosial budaya yang sedang berlangsung