Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan k…
“Buku pertama yang secara lengkap mengupas peran advokasi ornop dalam proses reformasi sektor keamanan di Indonesia. Secara menarik, Haripin memaparkan lima tahun pertama reformasi sektor keamanan sebagai masa keemasan dan bulan madu kerjasama antara sipil dan militer, dan bagaimana peran itu agak menurun di era sesudahnya.” — Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Pusat Penelitian Politik LIPI …
Buku ini memberikan isu dan tantangan di era baru, Sosiologi dan Praktik Kebijakan dalam Isu Kontemporer. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan analisis terpadu tentang bagaimana disiplin sosiologi dapat berkontribusi pada pemahaman kita yang lebih luas tentang berbagai masalah sosial dan politik, praktik dan pendekatan lembaga, kebijakan dan filsafat yang ada di masyarakat dan negara kita.
Buku Peranan ABRI dalam politik dan pengaruhnya terhadap pendidikan politik di Indonesia ini berusaha secara ilmiah mengupas plus minusnya peranan ABRI dalam politik.
Buku ini merupakan hasil pemikiran maupun pandangan Fadel sendiri serta berbagai kalangan terhadap kepemimpinan seorang entrepreneur dalam membangun daerah baru.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya. …
Pelayanan sektor publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tugas dan tanggungjawab negara untuk menyediakannya
Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia membahas topik berkelanjutan seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, defisit neraca perdagangan dan faktor yang menyebabkannya, serta industri keuangan syariah yang berkelanjutan di era digital. Pembahasan topik tersebut didasarkan pada berbagai persp…
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H., sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, aru…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography