Arus balik kekuasaan pusat ke daerah, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karekteristik struktur da…
Sebagai pilar utama, birokrasi di suatu negara berfungsi sebagai penggerak roda organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, birokrasi dituntut mampu mengemban misi, menjalankan misi dan melaksanakan semua aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
Sinyo Harry Sarundajang lahir di Kawangkoan, Mihasa, pada tanggal 16 Januari 1945. Pendidikan tinggi formal diawali oleh Sarundajang yang populer disebut SHS, adalah ketika ia meraih gelar sarjana muda pada Fakultas Sosial Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1986). Puncak dari pendalamannya di dalam ilmu pemerintahan didapat pada tahun 2011, ketika Penulis meraih gelar doktor dalam ilmu…
Sekitar 75 tahun silam, intelektual asal Sulawesi Utara bernama Sam Ratulangi pernah melontarkan analisis futuristik tentang Indonesia. Dalam karyanya yang monumental, Indonesia in den Pacific: Kernproblemen van den Aziatischen Pacific, ia melihat bayang-bayang keunggulan geostrategi Indonesia sebagai negara kepulauan. Fakta geografis memperlihatkan, Indonesia terletak di antara kawasan prod…
Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia yang saat ini sedang melakukan uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada Dati II.
Pilkada langsung merupakan salah satu cara menciptakan pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat daeerah. Pilkada langsung memberikan warna tersendiri yang membedakan proses pemerintahan daerah sejak pelaksanaan kebijakan UU No 1 tahun 1945 sampai dengan terciptanya UU No 32 Tahun 2004
Yang dikemukakan dalam buku ini bukanlah sebuah bacaan yang basi atau out of dated, hanya karena telah terbit dan dicetak enam tahun yang lalu. Paling tidak, para birokrat bangsa ini yang sedang melakukan proses pemberian otonomi kepada daerah bisa mengkaji kembali berbagai kelemahan dan juga kekuatan proses tersebut dari sejarahnya.
Pemakaian kata "Babak Baru" dalam judul buku ini ditulis oleh seorang praktisi pemerintahan Dr. S.H Sarundajang, jelaslah bukan mengada-ada melainkan didasarkan suatu tinjauan yang tajam dam mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Buku ini diterbitkan pada tahun 1999, suasana pada waktu itu amat berbeda dengan era sekarang. Oleh karena itulah, pada bab III buku edisi revisi ini ditambahkan pula perubahan dengan digantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU yang lama dianggap tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelengg…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography