Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Persaingan antarnegara bangsa yang terasa semakin meningkat di awal abad ke 21 ini telah mendorong pencarian yang semakin mendalam terhadap berbagai faktor strategis yang menopang daya saing global. Mulai penguasaan sumberdaya alam, pemilikan infrastruktur dasar, teknologi, hingga pada keunggulan manusia secara utuh. Kecenderungan ini menunjukkan pergeseran penekanan persaingan; dari yang berba…
Tahun 2000 ditandai dengan kemajuan yang luar biasa. Di seluruh dunia sejalan dengan rasa aman dan harapan hidup lebih baik di kota-kota terjadi urbanisasi yang pesat dari desa ke kota sejalan dengan pembangunan kota-kota Metropolitan bahkan Megapolitan kelas dunia. Sejalan dengan pemadatan kota-kota itu, terjadilah kemerosotan fisik maupun lingkungan hidup sosial, budaya, ekonomi, dan politik …
Buku ini berisi tentang Pembangunan ekonomi sebagai masalah kebudayaan, Dayacipta sebagai unsur mutlak dalam pembangunan, Kesadaran sejarah dan pembangunan, Teknologi, pembangunan dan kebudayaan, Sistem nilai dan pendidikan tentang lingkungan hidup manusia, Futurologi dan kita, model kebutuhan dasar, Dimensi-dimensi struktural kemiskinan, Sistem politik dan pembangunan dalam agenda penelitian Asia
Buku ini, selain berisi catatan mengenai hibah dan bantuan sosial juga dilengkapi dengan berbagai regulasi yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2…
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.