/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1380" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Karyanya, “Memahami Ilmu Politik” menjadi kitab penting bagi pecinta ilmu politik. Konon, buku tersebut dilahirkan untuk melengkapi kitab politik yang lebih awal “Dasar-Dasar Ilmu Politik” karya Prof Meriam Budiarjo. Professor yang pernah menimba ilmu selama 7 tahun di AS ini dianggap sebagai salah satu pemikir yang paling paham tentang dunia kepemiluan di negeri ini. Kehebatan prof …
Munculnya sektor informal juga dari beberapa sebab, seperti (a) sektor formal yang tidak mampu menampung angkatan kerja; (b) tidak terjangkaunya harga pada barang dan jasa di sektor formal oleh masyarakat; (c) pendirian usaha di sektor formal yang memerlukan biaya tinggi; (d) izin usaha yang berbelit-belit; (e) tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan yang tinggi; (f) urbanisasi. Selain i…
Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membuka cakrawala baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralist…
Dalam buku kecil ini dilengkapi dengan uraian yang melatarbelakangi referendum dalam pengertiannya di Indonesia. Sebagai salah satu sarana hukum memantapkan dan mengamankan UUD 1945 referendum perlu kita ketahui dan pahami sebagai warga negara Republik Indonesia yang berkonstitusi UUD 1945 dalam rangka melaksanakan konsensus nasional tahun 1966: melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni …
Buku Kitab undang-undang hukum acara pidana ini disusun untuk menjadi bahan sumber perkuliahan Hukum Acara Pidana, Ilmu Pemerintahan dan Pendidikan Kewarganegaraan bagi para mahasiswa dan siswa di Tanah Air.
Konsep globalisasi...Telah diterima secara taken for granted oleh aneka pandangan dan kepentingan yang meliputi berbagai spektrum dari ujung kiri hingga ujung kanan: mengisi rak-rak perpustakaan aneka disiplin ilmu--ekonomi, sosiologi, kebudayaan hingga politik International
Buku ini berisi mata kuliah Prof. Djokosutono yang sifatnya variabel dan dinamis. Acara kuliah dari tahun ke tahun selalu berubah. Jadi, apa yang akan saudara baca dalam buku ini hanyalah suatu bagian saja dari rangkaian kuliah-kuliah beliau.
Buku ini menguraikan secara cermat perkembangan hak-hak asasi manusia baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional, serta pengaruh dari nilai hak-hak asasi manusia terhadap perliaku, pola hubungan antarnegara, dan hukum internasional dari zaman liga bangsa-bangsa, pecahnya Perang Dunia II, Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga perkembangan sampai seka…
Seperti lain-lain negara muda, maka Indonsia pun harus mencari bentuk dan cara bekerja alat-alat kenegaraan, yang benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sedang berkembang dalam alam kemerdekaan setelah selama tiga setengah abad dijajah oleh negara lain
Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.