/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1430" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini mencoba memperkenalkan aspek sosial pada kajian perkotaan dan arsitektur, suatu bahasan yang masih langka dalam literatur Indonesia maupun asing. Pertama-tama buku ini akan memperkenalkan pengertian Sosiologi Kota untuk Arsitek secara bertahap. Dari pengertian ini dimungkinkan buku ini diberi judul Sosiologi Arsitektur. Kota dan Arsitektur memiliki filosofi dan persoalan sosial secara…
Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari pendekatan normatif ini, dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.
Buku Otonomi daerah di Indonesia masa reformasi: antara ilusi dan fakta mencoba mengulas perjalanan desentralisasi di Indonesia setelah tumbangnya rejim orde baru. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh IPCOS bersama mitra kerjanya di lima provinsi.
Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yanng sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia, baik itu organisasi pemerintahan maupun bisnis, mulai memasuki era desentralisasi, Republik Indonesia di Era Orde Baru masih asyik dengan pola sentralisasinya.
Sebagai pilar utama, birokrasi di suatu negara berfungsi sebagai penggerak roda organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, birokrasi dituntut mampu mengemban misi, menjalankan misi dan melaksanakan semua aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya fakultas ilmu sosial jurusan administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Dalam edisi revisi kali ini muatannya disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam stuktur pemerintahan desa dan pencabutan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, di samping dapat pula dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, serta pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mekanisme pemerintah desa khususnya.
Masalah ketidakadilan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah hingga saat ini tetap menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa, masalah utamanya adalah pemerintah pusat masih terus bermental priyayi, mau dipertuan terus, tetap tidak ingin membangun persepsi bahwa pemerintah daerah adalah mitra kerja yang terikat bukan karena paksaan dan syarat-syarat abnormal, kewibawaan yang di…
Birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, lebih-lebih birokrasi bagi suatu negara yang sedang membangun. Kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Baik suka atau tidak suka manusia tidak bisa lari dari kegiatan birokrasi pemerintah.
Pilkada langsung merupakan salah satu cara menciptakan pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat daeerah. Pilkada langsung memberikan warna tersendiri yang membedakan proses pemerintahan daerah sejak pelaksanaan kebijakan UU No 1 tahun 1945 sampai dengan terciptanya UU No 32 Tahun 2004