/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 420" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan k…
Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Fokuspada buku ini, berpijak pada tiga hal pokok. Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan mem…
Pandemi Covid-19 merupakan momen penting dalam sejarah umat manusia di abad ini. Berawal dari Wuhan-Tiongkok di penghujung tahun 2019, virus ini telah menyebar ke seluruh benua. Dunia seolah tergagap, namun dampak pandemi yang sedemikian luas di segala aspek kehidupan ini harus segera disikapi. Pandemi Covid-19 tak lagi semata masalah kesehatan, tapi ia membuka mata akan dampak sosial, ekonomi,…
Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat tanpa terkecuali, yang sudah tentu akan berdasarkan pada karakteristik maupun konstelasi ruang wilayahnya. Merujuk pada hal tersebut, pemahaman terhadap konstelasi ruang geografis menjadi kunci. Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pendekatan berbasis geografis menjadi sangat …
Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…
Dengan membaca buku ini, kita akan memperoleh pencerahan bahwa persepsi kita tentang multikulturalisme dan politik identitas selama ini kurang tepat. Buku yang sarat dengan ulasan teoretis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang multikulturalisme dan politik identitas. Pengembaraan ke pelbagai contoh praktik dan sejarah multikulturalisme dan politik identitas di berbagai negara yang …
Setelah setengah abad lebih usianya, ASEAN sudah jauh lebih dari patut untuk dinilai kembali eksistensinya. Ia sudah pantas untuk dievaluasi sejauh mana relevansinya dalam merespons tuntutan kebutuhan terhadap stabilitas keamanan, dan terwujud serta terpeliharanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Lingkungan strategis kini telah berkembang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan saat ASEAN d…
Mengurus bencana adalah mengurus banyak hal yang langsung berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup warga negara. Pemerintah yang gagal atau tak bersungguh-sungguh menangani bencana dengan baik adalah pemerintah yang sebenarnya gagal mengukuhkan hakikat keberadaannya di mata dan hati rakyatnya. Dalam pelaksanaannya, penanganan bencana mengharuskan penyelarasan semua sektor pelayan…
Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.