Text

Aspek-aspek hukum moratorium

---

Remisi adalah hak mutlak para narapidana, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-­undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memberi hak remisi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga telah mengadopsi standar minimal perlakuan bagi narapidana, yang membenarkan adanya remisi. Karenanya, moratorium remisi bertentangan dengan undang-undang.
Tak seorang penguasa pun berhak untuk menabrak undang-undang. Bila terjadi demikian, berarti yang bersangkutan telah menyalahgunakan kekuasaan­nya. Penyalahgunaan kekuasaan adalah pelanggaran pidana, sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII KUHP khususnya Pasal 421 KUHP.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

342.598 KAL a

Publisher

Bandung : PT Alumni., 2012

Collation

x, 290 hlm.; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9794141356

Classification

342.598 KAL a

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Edisi 1 cet 1

Subject(s)

hukum
O.C. Kaligis

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment