Text
Partai politik: kecenderungan oligarkis dalam birokrasi
Selalu ada kecenderungan oligarki dalam birokrasi. Buku Robert Michels ini, Partai Politik, memperlihatkannya begitu apik. Ia kemukakan soal “hukum besi oligarki” dalam partai politik.
Dalam prakata-nya, Michels menegaskan, ada banyak persoalan penting yang mencuat di kehidupan sosial-politik kita. Tetapi, sebagai satu persoalan, ini justru mendorong manusia untuk membuat rumusan yang lebih seksama, selain juga telah memperoleh makna baru melalui penumpahan segenap energi hanya guna menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Konon, prinsip kebangsaan diciptakan untuk mengatasi persoalan-persoalan rasial, yang secara terus-menerus mengancam, khususnya Eropa. Hanya saja, di wilayah ekonomi, masalah sosial ternyata lebih mengancam perdamaian dunia ketimbang masalah kebangsaan.”
Partai politik menjadi salah satu pemasok “hukum besi oligarki”. Ada banyak fakta di mana kecenderungan dominasi (penguasaan) dimainkan oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Dan, bagi Michels, kecenderungan oligarki tersebut muncul dalam empat dimensi politik: organisasi, kepemimpinan, hubungan organisasi dengan rakyat, dan kekuasaan pemerintahan.
Elite, dalam pandangan Michels, adalah mereka yang bernaung di tubuh birokrasi partai politik. Meski jumlahnya hanya segelintir, tetapi mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan bersama.
Meski tidak terlalu memberi ruang yang lebih luas dalam menjelaskan konsep elite, pemikiran Michel dalam Partai Politik tetap patut jadi rujukan untuk melihat kecenderungan oligarki ini. Colin MacAndrew melalui Perbandingan Sistem Politik, memaparkan dua faktonya:
Kekuasaan dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang disebut elite.
Secara internal, elite bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya dan oleh karena itu elite menjadi otonom.
Akhirnya, prinsip pemerintahan sendiri, sendi dasar demokrasi, memunculan pandangan bahwa semua itu merupakan alat yang melengkapi penyelesaian persoalan kebangsaan. Karena prinsip kebangsaan mengantarkan gagasan akan keberlakukan praktik-praktik pemerintahan rakyat.
Tidak tersedia versi lain
