Buku Pembangunan dan Birokrasi ini memaparkan pembahasan dalam empat bagian, yaitu: (1) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; (2) pembangunan birokrasi; (3) pembangunan demokrasi; (4) dan catatan akhir. Melalui buku ini pembaca dapat memahami bagaimana konsep dan praktik pembangunan terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubaham zaman, dan pembaca akan memperoleh wawasan…
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.
Di Indonesia, secara normatif, pelaksanaan mutasi sudah berjalan dan menerapkan UU No 5 tahun 2014, PP No 11 2017, dan Permenpan RB 13 tahun 2014. Meskipun pelaksanaan mutasi, dan promosi, demosi sudah mengacu pada regulasi yang ada, peluang untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penyalagunaan masih memungkinkan terjadi…
Konsep Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sektor. Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat d…
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengak…
Di dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia, birokrasi sebagai wujud dan manajemen pemerintahan perlu memiliki kemandirian di dalam rangka pemberdayaan dirinya sesuai dengan keberadaannya di dalam lingkup lingkungan yang selalu berubah.
Buku ini menyajikan akuntabilitas birokrasi publik sebagai tema sentral dengan argumentasi bahwa mengetahui dan mencegah penyebab korupsi atau penyalahgunaan wewenang jauh lebih penting daripada melakukan tindakan kuratif terhadap pelaku korupsi.
Dalam buku ini pengarang mengangkat salah satu dimensi yang menonjol yaitu perilaku birokrasi yang bergantung erat dengan pendekatan kultur, yang sekarang ini dalam ilmu administrasi ataupun teori organisasi merupakan aliran neoklasik, akan tetapi aliran kultur memandang bahwa suatu perilaku dapat dipahami melalui pemahaman kultur.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography