/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Desa%" ]
Buku ini menjelaskan perubahan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ditunjukkan secara detil pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam kausalitas undang-undang serta praktik di lapangan. Angka, grafik, dan tabel perilaku pemerintahan desa disajikan. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan or…
Buku ini merupakan hasil riset bidang bimbingan agama dan layanan keagamaan (BALK) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, bekerjasama dengan Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah kerukunan yang terwujud di desa/kelurahan yang menjadi lokasi penelitian itu umumnya terjadi karena peran modal sosial atau ikatan antarwa…
Bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota yang yang diberikan kepada Desa, maka Pemerintah Desa membutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor p…
Memasuki era otonomi daerah, program Posyandu semakin menurun. Untuk meningkatkan peran dan kinerja Posyandu dilakukan Revitalisasi Posyandu. Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan upaya revitalisasi Posyandu dan mengetahui peran pemerintah desa dan kelemahan atau kekurangan pemerintah desa dalam mensukseskan upaya revitalisasi Posyandu.
Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih kondusif, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dampak yang akan timbul dengan diangkatnya Sekretaris Desa sebagai PNS dan mengalisis langkah-langkah yang harus dilakukan dal…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kabupaten/kota; jumlah penerimaan dana perimbangan; dan untuk mengetahui proporsi p…
Pada buku himpunan ini semua aturan perundangan tentang desa dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain tentang: Landasan Pokok Pemerintahan Desa; Organisasi, Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; Hak dan Wewenang Kepala Desa; Lembaga Musyawarah Desa; Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; Perpustakaan Desa; Adat-istiadat di De…
Pemimpin dan ketrampilan kepemimpinan memiliki peran penting dalam pertumbuhan kelompok atau lembaga mana saja. Guna membantu dan mendorong kelancaran program pembangunan masyarakat di tingkat desa dan kampung, kepemimpinan kepala desa yang berwibawa, bersih dan demokratis dangat dibutuhkan. Pemimpin dengan kualifikasi seperti itu merupakan sebuah kekuatan dalam membangun kehidupan masyarakat t…
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengelolaan desa dilaksanakan oich 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi pemerintahan desa serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang khu…