/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Asrori%" ]
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: karakteristik masyarakat desa pantai Di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste; model (konsep) pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial budaya yang berkembang di desa pantai Di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste; faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat desa pantai Di Kabupa…
Bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota yang yang diberikan kepada Desa, maka Pemerintah Desa membutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor p…
Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih kondusif, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dampak yang akan timbul dengan diangkatnya Sekretaris Desa sebagai PNS dan mengalisis langkah-langkah yang harus dilakukan dal…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kabupaten/kota; jumlah penerimaan dana perimbangan; dan untuk mengetahui proporsi p…
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengelolaan desa dilaksanakan oich 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi pemerintahan desa serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang khu…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sentang IPD yang mempuny rugas membahas dan menyeputati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meny shirkan aspirasi masyarakat desa, dan melakuka…
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kua…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan besar bagi banyak Pemerintah Daerah. Sejumlah masalah yang dihadapi diantaranya belum optimal dukungan instrumen penguatan inovasi daerah yang mencakup: kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan interaksinya, jaringan kemitraan, dukungan sumber daya dan infrastruktur. Permasalahan lainnya dalam implementasi inovasi daerah berkisar pada sumber daya man…