Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Buku ini mendeskripsikan mengenai pembinaan inovasi daerah secara komprehensif berdasarkan predikat Inovasi Daerah yang diambil dari Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019. tiap daerah sejumlah 31 Provinsi beserta kabupaten dan kotanya. inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kemendagri melalui Indeks Inovasi Daerah dijabarakan secara umum pada buku ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: karakteristik masyarakat desa pantai Di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste; model (konsep) pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial budaya yang berkembang di desa pantai Di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste; faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat desa pantai Di Kabupa…
Bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota yang yang diberikan kepada Desa, maka Pemerintah Desa membutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor p…
Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih kondusif, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dampak yang akan timbul dengan diangkatnya Sekretaris Desa sebagai PNS dan mengalisis langkah-langkah yang harus dilakukan dal…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kabupaten/kota; jumlah penerimaan dana perimbangan; dan untuk mengetahui proporsi p…
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengelolaan desa dilaksanakan oich 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi pemerintahan desa serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang khu…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sentang IPD yang mempuny rugas membahas dan menyeputati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meny shirkan aspirasi masyarakat desa, dan melakuka…
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kua…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography