Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam sumberdaya manusia yang produktif dan budaya lokal Ketiga sumberdaya tersebut adalah modal utama pembangunan yang membutuhkan pengembangan dan eksplorasi lebih jauh demi mendapatkan peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia Pemerintah telah menerbitkan Permendagi No 9 Tahun 2014 tentang Pengembanga…
Buku ini mendeskripsikan mengenai pembinaan inovasi daerah secara komprehensif berdasarkan predikat Inovasi Daerah yang diambil dari Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019. tiap daerah sejumlah 31 Provinsi beserta kabupaten dan kotanya. inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kemendagri melalui Indeks Inovasi Daerah dijabarakan secara umum pada buku ini.
Buku ini hadir sebagai instrumen peningkatan kompetensi fasilitator inovasi daerah, khususnya bagi para litbangda atau OPD. Buku ini menyajikan protet inovasi daerah masa kini sekaligus cara cara melejitkan inovasi daerah dengan berkolaborasi dan tampil beda. Selain itu, disajikan pula contoh-contoh inovasi daerah yang dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca
Keberadaan Pertamini Pom Mini belum memiliki payung hukum yang jelas terkait dengan legalitas penyaluran BBM, perijinan, standarisasi teknis dan keselamatan kerja serta ketentuan harga jual Tujuan kajian adalah untuk mengetahui problematika pengembangan Pertamini/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi; untuk mengetahui Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan…
Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pelakanaan Otonomi Daerah senentukan format baru pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Conten utama di dalam format baru otonomi ialah adanya peralihan Kewenangan atas seberapa Urusan Pemerintahan di Daerah Pengelolaan Terminal termasuk salah satu sub urusan yang mengalami peralihan kewenangan. Sesuai dengan amanah Otonomi Daerah, Termi…
Selama ini, Pemerintah Aceh mengelola Dana Otsus Aceh belum efektif. Hal tersebut tergambarkan pada data pembangunan yang dilansir BPS dan konklusi studi terdahulu. Deskripsi dari kedua data tersebut menyatakan bahwa inefektivitas telah terjadi dalam Pengelolaan Dana Otsus Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan m…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Era desentralisasi menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya. Lepasnya belenggu sentralisasi diharapkan dapat memacu kreatifitas daerah, meningkatnya daya inovasi, mengasah kepekaan terhadap permasalahan lokal, meningkatnya transparansi dan demokratisasi, serta sederet harapan mulia lainnya yang menunjang kemandirian daerah. Disini menunjukkan era otonomi daerah…