Sebagai kajian yang khusus membahas tentang pengelolaan dana otsus dan istimewa, buku ini relevan dan signifikan karena tidak hanya memaparkan aspek politik, tapi juga aspek administrasinya (kewenangan fiskal). Buku ini juga menyajikan berbagai laporan kasus dalam pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, dan dana istimewa DIY.
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Satu buah dari reformasi di jajaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan demi pembelajaran demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan moment penting untuk menjaring pemimpin kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas. Di Indonesia, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemi…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sentang IPD yang mempuny rugas membahas dan menyeputati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meny shirkan aspirasi masyarakat desa, dan melakuka…
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kua…
PROGRAM atau kegiatan Public Relations sebaiknya dibuat berdasarkan data atau fakta di lapangan atau berdasarkan hasil penelitian, tidak hanya berdasarkan perasaan atau spekulasi saja sehingga setiap program dapat mencapai sasaran dan dapat memelihara citra dan reputasi organisasi atau perusahaan.
Penghargaan dan pemberian insentif untuk Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 388 Ayat 9 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan dan program inovatif berjalan efektif sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan ra…
Kajian ini fokus masalah mengenai regulasi (undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) sudah menampung keinginan masyarakat atas adanya sirkulasi kepemimpinan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dilakukan secara adil, kapabel dan akuntabel serta mengatasi komleksitas persoalan pilkada. Teori yang digunakan dalam kajian ini Linz dan Stepan mengajukan 5 (lima) sayarat lain yang saling berkaitan bag…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography