Buku ini berisikan 10 bab, berisikan gambaran teknis akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA). Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep teori saja, tapi dalam penulisan buku ini diperkaya dengan contoh soal yang saling menyambung antar bab sehingga tersusun laporan keuangan pemerintah daerah.
Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan kualitatif. Dengan kajian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi harmonisasi kebbijakan antara pusat dan daerah dalam penataan dan p…
Dalam pengertian mendasar, monumen merupakan sebutan dari bangunan yang didirikan untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang dianggap penting oleh sebuah kelompok masyarakat. Belakangan, setelah bersentuhan dengan nila-nilai estetika masyarakat, banyak monumen dibangun dengan tambahan fungsi sebagai penghias sudut-sudut kota atau kawasan tertentu. Bahkan bangunan atau benda lain yang bersi…
Model-model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Lapoan Pelaksanaan APBD. - Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Dprd Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) - Model Penilaian Kinerja - Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - Mode…
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Buku ini menyajikan perbandingan ringkas dan mudah diikuti antara sumber-sumber dan hasil guna keuangan untuk Pemerintah Daerah di tingkat negara bagian, provinsi, dan daerah, dengan tekanan pada pengalaman dan kebutuhan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga membahas mengenai sumber keuangan daerah di Eropa dan Amerika Utara.
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography