Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas , hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan keuanan pusat-daerah merupakan suatu pengetahuan yang penting, baik untuk kalangan praktisi pemerintahan maupun mah…
Buku ini mengupas pelaksanaan Pilkada 2005, dan secara kritis melakukan analisis sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yaitu KPU. UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut wilayah abu abu wewenang KPUD,KPU,DPRD, pemerintah daer…
Kini sejumlah daerah mulai giat dalam mengembangkan inovasi segala bidang. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, ikhtiar berinovasi merupakan salah satu cara agar birokrasi mampu merangkul perubahan yang saat ini berlangsung bergitu cepat. Dalam kurung waktu 10 tahun terakhir pasca reformasi misalnya, banyak daerah yang …
Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bisa lepas dari komunikasi politik. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua individu, kelompok ataupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan di suatu kom…
Buku ini menyajikan beberapa perkembangan aspek pemerintahan tertentu, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai bahan kajian pendukung dalam menentukan kebijakan.
Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategi dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konsekuensi provinsi berbentuk kepulauan. Di sisi lain, provinsi kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang berasal dari luasnya wilayah perairan. Kebijakan yang dibutuhkan haruslah efektif dan bersinergi antara aspek angga…
Tujuan dari kebijakan pengelolaan aset daerah adalah terciptanya mekanisme pengelolaan asset daerah dalam suatu sistem yang baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel, untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan agar dapat diperoleh data inventaris daerah yang akurat dan mem…
Penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (BGGC) di Kabupaten Lombok Timur adalah masih rendahnya pencapaian target penerimaan dari pajak ini, sedangkan sumber daya mineral yang ada terutama batu apung potensinya cukup besar. sehingga memiliki peluang untuk dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
APBD Kabupaten Kotabaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan begitu pula dengan PAD. Akan tetapi porsi diantara keduanya nampak tidak seimbang. Kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, dimana proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis ada tidaknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi Kabup…