/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 90" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Secara teoritik, para pakar telah menyepakati bahwa dalam teori dan praktek ilmu administrasi negara maka paradigma dikotomi politik dan administrasi negara sudah tidak diterapkan lagi, sehingga fungsi dan peranan administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil kebijakan, tetapi mencakup pula tentang perumusan dan penentuan kebijak…
Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi. Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi. Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan P…
Reformasi 1998, tumpuan harapan menuju bangsa Indonesia yang lebih baik, yakni lebih trasparan, partisipatif, bebas KKN, penguatan local wisdom (pemberdayaan kearifan lokal), pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Sumber Daya Manusia (SDM) cerdas dan pintar, dan menuju struktur politik dan pemerintahan yang berkeadilan.
Dalam terminologi administrasi negar, good governance ini paradigma baru manajemen pemerintahan yang merupakan paradigma baru manajemen pemerintahan, yang melibatkan domain yaitu negaa/ pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri dituntut untuk mampu merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan tepat guna. Satu diantara prasyarat bagi terciptanya kebijakan yang berkualit…
pendapatan daerah dan anaggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah,oleh karna itu harus di kelola secara efektif.
OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN buku ini sebagai upaya menyegarkan kembali ingatan kita ter-hadap sistem, tatanan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah di indonesi, baik di masa sbelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan
Dalam rangka penyetaraan pembiayaan dan proses penganggaran pilkada serentak, penghematan anggaran, penegasan kehadiran negara dalam memfasilitasi pemilihan kepala daerah penegasan line pemimpin daerah dengan pemerintah dengan tetap berlandaskan kepada pemilihan demokratis di daerah serta menghindari kemungkinan politisasi anggaran oleh petahana melalui instrumen APBD maka pembiayaan pilkada s…
Perkembangan ekonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini ditandai setidaknya dengan perubahan peraturan perudang-undangan yang mendasari eksistensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai 'dana perimbangan' dengan ruang lingkup yang meliputi Dana …