Tujuan dari kebijakan pengelolaan aset daerah adalah terciptanya mekanisme pengelolaan asset daerah dalam suatu sistem yang baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel, untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan agar dapat diperoleh data inventaris daerah yang akurat dan mem…
Penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (BGGC) di Kabupaten Lombok Timur adalah masih rendahnya pencapaian target penerimaan dari pajak ini, sedangkan sumber daya mineral yang ada terutama batu apung potensinya cukup besar. sehingga memiliki peluang untuk dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
APBD Kabupaten Kotabaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan begitu pula dengan PAD. Akan tetapi porsi diantara keduanya nampak tidak seimbang. Kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, dimana proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis ada tidaknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi Kabup…
Kehidupan masyarakat di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) masih miskin meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan …
Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut Negara Kesatuan telah digariskan dengan jelas dan tegas, di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur azas-azas penyelenggaraan Otonomi Daerah serta maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography