Republik desa: pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain oto…

Entitas desa telah menjadi salah satu problematika penting yang selalu menyelimuti setiap rezim pemerintahan pemerintahan di Indonesia, sejak dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai pada alam kemerdekaan dan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ditempuh sudah sangat bermacam-macam, tergantung kepentingan politik ketika itu. Tercermin dari politik hukum (legal policy) o…

Laporan akhir kajian strategis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap)…

Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa sejak tahun 2015, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan SAP berbasis Akrual dalam pelaporan keuangan. Namun dalam penggunaannya masih terdapat permasalahan maupun kendala, yang secara tidak langsung berpengaruh kepada opini BPK terhad…

Daerah istimewa dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bermaksud menyeragamkan bentuk susunan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, namun mengingat hak-hak asal-usul daerah masih dimungkinkan bagi daerah-daerah tertentu diberikan kekhususan dengan sebutan Daerah Istimewa. Dewasa ini di Tanah Air kita terdapat dua Daerah Istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh da…

Membangun format baru otonomi daerah

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. H…

Otonomi daerah dalam negara kesatuan

Perdebatan dan controversi terkait otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan RI, dibahas dengan tuntas dalam buku ini dengan menggunakan pendekatan yuridis, ekonomis, teoritis dan praktis yang bersumber dari regulasi dan took-tokoh di bidangnya. Adanya unsur dessentaralisi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan memadai untuk membantu pemahaman bagi pembaca akan a…

Pasang surut otonomi daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

140 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 ATE p

Kepala daerah

Kepala daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan khususnya sering merupakan pusat perhatian, baik mengenai sikap dan tindak tanduknya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan terutama dalam hal proses pemilihan dan pengangkatannya.

Kajian UU desa terhadap kelurahan di kota Denpasar

Perbedaan dasar pengaturan Kelurahan dan Desa berimplikasi pada perbedaan pendanaan penyelenggaraan kelurahan dan desa. berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan kajian apakah kelurahan layak untuk diubah menjadi desa. berdasarkan pemahaman penataan desa dalam konteks perubahan status kelurahan menjadi desa dan sebaliknya, ada peluang untuk melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa …

Kajian peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Denpasar

Buku ini merupakan basil kajian yang mengambil lokasi pada desa-desa yang ada di Kota Denpasar dengan jumlah sampel 27 desa yang tersebar di empathie kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kajian ini telah menghasilkan berbagai kesimpulan penting dan rekomendasi kebijakan yang data dijadikan sebagai acuan oleh OPD Terkait dalam hal melakukan action plan.

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa: suatu pengantar tugas bagi penyele…

Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari pendekatan normatif ini, dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.