Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi h…
Demokrasi memang memberi ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk mengaktualisasikan diri. Namun, ruang eksperesi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi kemajemukan jika melampaui proporsinya. Apalagi ketika pada saat yang sama negara-yakni para elite penyelenggara negara-bukan hanya tidak memiliki koridor yang jelas dan instrumen kebijakan yang adil untuk it…
Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. H…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambling & antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas, tahap persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Skema keserentakan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Salah satu harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia. Sebagai skema y…
Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserenta…
Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakn…
Dengan hanya menyebutkan nama Megawati, Prabowo, Gus Dur, Amien Rais, dan Surya Paloh, tentu kita sudah dapat membayangkan partai-partai apa saja yang direpresentasikan oleh masing-masing elite tersebut. Pada era reformasi ini, justru identitas individu elite melekat pada partai politik dengan sangat kuat. Sosok ketua umum atau jabatan strategis lainnya tidak hanya menjadi pemimpin dan pengelol…
Buku ini mengulas permasalahan di atas dari pengalaman empirik maupun teoritik. Pengalaman empirik dibahas oleh sejumlah narasumber yang terlibat secara langsung dalam praktek otonomi daerah. Sementara pandangan teoritik dikaji oleh sejumlah ilmuwan politik.
Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas …