Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002.
Bunga rampai ini berisi sejumlah karangan yang terutama ditujukan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah antropologi hukum. Buku ini tidak hanya membahas aturan-aturan yang berasal dari negeri atau yang secara eksplisit diakui oleh negara saja, tetapi juga mencakup berbagai aturan normatif yang timbul dalam berbagai lingkungan sosial dalam masyarakat.
Sajian dalam buku Asas-asas hukum tata negara ini pada dasany adalah untuk mengantarkan pengertian-pengertian umum dalam rangka kajian huku tata negara. Terutama pada bagian pertama, sedangkan pada bagian kedua disampaikan bahan-bahan selayang pandang ketatanegaraan Indonesia
Bab I Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang Yang Dapat Dikeluarkan Dewasa Ini Bab II Badan Pembentuk: Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab III Materi Yang Diatur Dalam: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab IV Peraturan Tentang Membentuk, Mengundangkan, Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang, Pera…
Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisa dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologis dan antropologis. Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a…
Tahun 2003 telah lewat begitu saja di negeri ini. Tanpa banyak orang yang menyadari bahwa tahun 2003 itu merupakan tahun peringatan 'genap 100 tahun upaya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia'. Banyak orang yang tidak menyadari arti penting tahun 2003 terhadap hal itu. Hal ini menandakan bahwa batapapun marak dan hangatnya perbincangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, …
Buku ini memuat tentang pencabutan hak atas tanah di mana dalam era pembangunan sering dilaksanakannya dan kadang-kadang menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah yang haknya akan dicabut dengan pemerintahan yang wenang untuk melaksanakan.
Hukum tatanegara perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan. Hukum ini mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dan bentuk tatanegara, dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya, sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak digugat di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam p…
Himpunan Karya Tulis di bidang Hukum Tata Negara ini terutama dimaksudkan untuk dibahas di Fakultas Hukum, sehingga mendapatkan tanggapan ilmiah. Dengan demikian orientasi para penulis yang bernadakan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sampai dewasa ini, mendapatkan landasan teoritisnya yang lebih mantap, apabila terdapat kesesuaian pendapat