Strategi dan problem sosial politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia: In…

Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…

Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintaha…

Perlawanan Masyarakat terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satunya, dari seratus empat puluhan peserta yang dengan semangat dan penuh antusias, hadir dalam Konsolidasi Gerakan untuk korban TPL pada 13 November 2012. Seluruh peserta sepakat menutup Total TPL. Ini merupakan langkah yg tepat karena TPL lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudar…

Yang pusat dan yang lokal: antara dominasi, resistensi, dan akomodasi politik…

Buku ini, Yang pusat dan yang lokal: antara dominasi, resistensi, dan akomodasi politik di tingkat lokal, mewakili sebuah usaha untuk menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan relasi negara pusat dan negara lokal. Kajian-kajian yang ada dalam buku ini paling tidak mencoba mengangkat ketegangan yang ditandai dengan adanya proses dominasi, resistensi, dan akomodasi bahkan mungkin kombina…

Politik agraria nasional: hubungan manusia dengan tanah yang berdasarkan panc…

Edition

Cet 3

ISBN/ISSN

9794201464

Collation

150 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 IMA p

Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (…

Banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air disadari adalah dampak dari hadirnya berbagai keputusan pemerintah yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan Negara (public policy) tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik (pemerintah), tetapi juga pihak swasta yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemrintah di bid…

Politik hukum pidana

Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Fokuspada buku ini, berpijak pada tiga hal pokok. Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan mem…

Mahkamah syari'iyah Aceh dalam politik hukum nasional

Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat, budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Tenaga kerja asing: analisis politik hukum

Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing. Namun meningkatnya jumlah TKA, maraknya TKA illegal, dan penggunaan TKA yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan memperparah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. O…

Birokrasi publik dalam sistem politik semi-parlementer

Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran sistem politik dari sistem predensial ke arah sistem semi parlementer terhadap dinamika kehidupan birokrasi publik di Indonesia dengan berbagai macam aspeknya merupakan pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam buku ini

Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional

buku ini diterbitkan dengan materi terutama menyangkut plotik hukum kita menuju hukum nasional seperti yang kita cita-citakan demi terwujudnya negara hukum republik Indonesia. BAB 1 sampai dengan BAB V menyangkut pemikiran-pemikiran umum mengenai politik dan peranan hukum bagi pembangunan bangsa dan negara sedang BAB VI sampai dengan X merupakan contoh-contoh bagaimana politik hukum tersebut da…