Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Secara teoritik, para pakar telah menyepakati bahwa dalam teori dan praktek ilmu administrasi negara maka paradigma dikotomi politik dan administrasi negara sudah tidak diterapkan lagi, sehingga fungsi dan peranan administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil kebijakan, tetapi mencakup pula tentang perumusan dan penentuan kebijak…
Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi. Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi. Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan P…
Dalam terminologi administrasi negar, good governance ini paradigma baru manajemen pemerintahan yang merupakan paradigma baru manajemen pemerintahan, yang melibatkan domain yaitu negaa/ pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri dituntut untuk mampu merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan tepat guna. Satu diantara prasyarat bagi terciptanya kebijakan yang berkualit…
pendapatan daerah dan anaggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah,oleh karna itu harus di kelola secara efektif.
Dalam rangka penyetaraan pembiayaan dan proses penganggaran pilkada serentak, penghematan anggaran, penegasan kehadiran negara dalam memfasilitasi pemilihan kepala daerah penegasan line pemimpin daerah dengan pemerintah dengan tetap berlandaskan kepada pemilihan demokratis di daerah serta menghindari kemungkinan politisasi anggaran oleh petahana melalui instrumen APBD maka pembiayaan pilkada s…
Buku ini mengulas permasalahan di atas dari pengalaman empirik maupun teoritik. Pengalaman empirik dibahas oleh sejumlah narasumber yang terlibat secara langsung dalam praktek otonomi daerah. Sementara pandangan teoritik dikaji oleh sejumlah ilmuwan politik.
Materi yang disajikan dalam buku ini, diangkat dari hasil penelitian di enam provinsi, yang dilakukan oleh para penulis pada kurun waktu 2001 dan 2002.
Yessy Yatty Momongan (S.Th, M.Si (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara) Kita berpikir kritis, bahwa demokrasi itu berpihak pada rakyat. Demokrasi prosedural kerap menjadi objek empuk bagi para pemodal. Penulis mewanti-wanti untuk tidak terjebak logika dan imajinasi bahwa proses transisi akan selalu menuju arah yang lebih baik. Beni Pramula (Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Pembuktian …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography