/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
KIranya buku ini dapat memotivasi kepada penggerak SKPD untuk bekerja secara terarah dalam organisasi pemerintah Kabupaten Jayapura menuju pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan bersama
Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.
Tulisan Kerja sama antar daerah: dalam rangka pembinaan wilayah suatu tinjauan dari segi administrasi negara merupakan hasil pengolahan kembali naskah-naskah yang telah dipersiapkan untuk keperluan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daeerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Sebagaimana telah sama-sama diketahui bahwa Departemen Dalam Negeri sedang berusaha me…
Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan pelaksanaan …
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang tersebar diberbagai seminar yang membahas tentang paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan dari tingkat pusat sampai kecamatan. Termasuk didalamnya tentang kajian mengenai Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa.
Tuntutan daerah yang masih terus menyala untuk mendorong adanya suatu keadilan ekonomi, politik, dan sosial melaluui mekanisme otonomi daerah terlihat akan dihadapkan dengan persoalan nasional yang belum ada tanda-tanda menemui rekonsialisasi permanen, setidaknya hingga 2004. Otonomi daerah saat ini sedang dinanti-nantikan oleh segenap komponen daerah seperti sedang menunggu waktu saja akan di…
Buku ini selain menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Buku ini merupakan adaptasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNPAD, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah mengenai potensi daya saing masing-masing daerah.
Di era reformasi ini, persoalan tentang penanganan otonomi daerah sudah menjadi hal yang wajib dipahami dan dipelajari oleh semua pihak yang concern di bidang ini. Salah satu persoalan dalam era otonomi daerah adalah persoalan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana keuangan daerah harus dapat dikendalikan dengan baik agar cita-cita reformasi dapat terwujud. Persoalan pengendalian keuangan terka…