/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 160" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Tuntutan daerah yang masih terus menyala untuk mendorong adanya suatu keadilan ekonomi, politik, dan sosial melaluui mekanisme otonomi daerah terlihat akan dihadapkan dengan persoalan nasional yang belum ada tanda-tanda menemui rekonsialisasi permanen, setidaknya hingga 2004. Otonomi daerah saat ini sedang dinanti-nantikan oleh segenap komponen daerah seperti sedang menunggu waktu saja akan di…
Buku ini selain menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Buku ini merupakan adaptasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNPAD, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah mengenai potensi daya saing masing-masing daerah.
Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the Sultan of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle. Sejak Yogyakarta menjadi ibukota RI pada 4 Januari 1946, peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangat menonjol, terutama pasca Agresi Militer Belanda jilid II. Ketika para pemimpin RI ditawan oleh Belanda, Republik di Yogyakarta tidak serta merta kehilangan sosok figur yang berwibawa. Jika da…
Keberadaan sepasang calon yang bersaing dalam pemilihan langsung merupakan fenomena baru dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Berbagai alasan yang memungkinkan terjadinya fenomena ini berkisar dari kurangnya kader-kader partai politik yang layak dan berkualitas, keengganan partai politik untuk mengambil risiko yang mungkin tinggi karena umpan balik yang diberikan oleh lembaga survei, kesuli…
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…
Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.
Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui ta…