Praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri urusannya yang berada di daerah. Hal ini menyebabkan segala urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah daerah mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan dimungkinkan pula untuk tugas perbantuan (medebewin). Apa dan bagaimana? Bagaimana pula perangkat daerah menurut UU No.5 Tahun…

Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Buku ini berupaya menyediakan bahan yang sederhana dalam rangka pemberdayaan DPRD. Isinya mulai dari makna demokrasi, desentralisasi serta kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan RI. Dijelaskan juga tugas dan fungsi DPRD mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Otonomi daerah di era reformasi

Buku ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan buku akuntansi pengantar lainnya yaitu mengabungkan 2 area akuntansi (Akuntansi Keuangan dan Akuntansi manajemen) ke dalam satu buku yang sederhana dan ringkas namun cakupannya cukup komprehensif.

Otonomi daerah 1945-2010 proses dan realita: perkembangan otda, sejak zaman k…

Edition

cet 2 Edisi revisi

ISBN/ISSN

9789794168547

Collation

xvi, 217 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 MAR o

Percontohan otonomi daerah di Indonesia

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat, maupun meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pemberian otonomi ini diantaranya SDM, pendapatan asli daerah, dan potensi daerah. Apa dan bagaimana? Bermanfaat bagi mahasiswa, …

Sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik dalam per…

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), banyak terjadi perubahan dalam administrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang sangat besar berkenaan dengan pengel…

Pemberdayaan hak Mahudat masyarakat hukum adat: mendukung kegiatan otonomi da…

Buku ini merupakan kumpulan berbagai makalah seminar dan lokakarya dari para pembicara dan pemakalah yang terdiri dari para tokoh adat budaya, akademisi, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan hidup yang diselenggarakan DPP Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak) di Jakarta dan di berbagai daerah sejak tahun 2007 hingga tahun 2009.

Perkembangan garis politik dan perundang-undangan pemerintah daerah

Buku disertasi ini dalam kesimpulannya antara lain memuat bahwa "karena masalah pemerintahan di daerah sebagai salah satu aspek ketatanegaraan dalam sub-sistem politik adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem kehidupan nasional, maka menurut pendekatan sistem dan pandangan konseptual strategik pengelolaan masalah ini harus secara terpadu dalam sistem pengelolaan kehidupan nasional sec…

Dinamika pelaksanaan urusan di bidang persandian pemerintah daerah

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuh…

Reviu rencana kerja anggaran pemerintahan daerah

Buku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Mengapa? Karena buku ini membahas mulai dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran bahkan dibahas juga simulasi reviu-nya.