/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum Tata Negara%" ]
Seperti lain-lain negara muda, maka Indonsia pun harus mencari bentuk dan cara bekerja alat-alat kenegaraan, yang benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sedang berkembang dalam alam kemerdekaan setelah selama tiga setengah abad dijajah oleh negara lain
Buku ini memberikan banyak bahan yang diperlukan untuk memahami ilmu hukum tatanegara pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan pandangan maupun peninjauan yang kritis daripada para pembacanya.
Sajian dalam buku Asas-asas hukum tata negara ini pada dasany adalah untuk mengantarkan pengertian-pengertian umum dalam rangka kajian huku tata negara. Terutama pada bagian pertama, sedangkan pada bagian kedua disampaikan bahan-bahan selayang pandang ketatanegaraan Indonesia
Sistem ketatanegaraan yang kaku (rigid) merupakan ketertutupan politik pemerintah terhadap kontrol masyarakat, namun membuka peluang untuk intervensi politik dalam setiap aktivitas pemerintahan negara yang mengabstraksikan ruang publik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002.
Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi menjadi salah satu literature tentang hukum yang menarik, yang membahas mengenai konsep-konsep atau narasi-narasi yang menjadi tema dalam perdebatan soal ketatanegaraan di Indonesia. Dimana kemunculan perdebatan ini tidak lepas dari perbedaan sudut pandang dan titik tolak teoritis yang digunakan oleh masing-masing pemikir mengenai soal-soa…
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Hukum Tata Negara tidak asosiasikan dengan sesuatu yang jumud, stagnan, atau tidak berkembang seperti yang dilekatkan pada masa sebelumnya.
Kebijaksanaan pembangunan kota pertama-tama harus diarahkan pada "perluasan horizon", bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan ekonomi penduduk kotanya, yang akhirnya akan merupakan garis-garis perwujudan terintegrasikannya perencanaan dalam ketenagakerjaan, penggunaan tanah, pelayanan umum, maupun pada segi-segi pembiayaan pembangunannya sendiri.
buku ini terdiri dari 13(tiga belas) halaman yakni (1)memahami hukum tata negara ,(2) negara hukum,(3)konstitusi ,(4)peraturan perundang"an ,(5)sistem pemerintahan ,(6) lembaga perwakilan rakyat.