Strategi dan problem sosial politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia: In…

Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…

Good governance: kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…

Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadamng bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik, Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern.

Aspek-aspek hukum otonomi daerah

Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya

Membangun format baru otonomi daerah

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. H…

Otonomi daerah dalam negara kesatuan

Perdebatan dan controversi terkait otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan RI, dibahas dengan tuntas dalam buku ini dengan menggunakan pendekatan yuridis, ekonomis, teoritis dan praktis yang bersumber dari regulasi dan took-tokoh di bidangnya. Adanya unsur dessentaralisi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan memadai untuk membantu pemahaman bagi pembaca akan a…

Pasang surut otonomi daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

140 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 ATE p

Otonomi daerah: desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur Pemda dan anggot…

Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan pelaksanaan …

Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung

Keberadaan sepasang calon yang bersaing dalam pemilihan langsung merupakan fenomena baru dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Berbagai alasan yang memungkinkan terjadinya fenomena ini berkisar dari kurangnya kader-kader partai politik yang layak dan berkualitas, keengganan partai politik untuk mengambil risiko yang mungkin tinggi karena umpan balik yang diberikan oleh lembaga survei, kesuli…

Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia

Buku ini lahir dari diskusi antara penulis sebagai dosen yang mengajar pascasarjana dengan konsentrasi Otonomi Daerah dengan mahasiswanya. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makalah untuk tugas akhir semester, lalu dari makalah inilah, buku ini disusun dan diterbitkan. Membahas tentang otonomi daerah dan berbagai persoalannya, seperti bagaimanakah bila sistem pemerintahan desen…