/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Otonomi Daerah%" ]
Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pda tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini…
Berbagai tulisan dalam buku ini hendak memotret empat wajah desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi maupun desentralisasi ekonomi. Sejarah, gagasan dan perdebatan atas setiap kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dihadirkan dalam semangat mengundang diskusi dalam kerangka menghadirkan diskursus kebijakan lebih lanjut.
Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…
Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…
Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Secara teoritik, para pakar telah menyepakati bahwa dalam teori dan praktek ilmu administrasi negara maka paradigma dikotomi politik dan administrasi negara sudah tidak diterapkan lagi, sehingga fungsi dan peranan administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil kebijakan, tetapi mencakup pula tentang perumusan dan penentuan kebijak…
Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi. Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi. Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan P…
Dalam terminologi administrasi negar, good governance ini paradigma baru manajemen pemerintahan yang merupakan paradigma baru manajemen pemerintahan, yang melibatkan domain yaitu negaa/ pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN buku ini sebagai upaya menyegarkan kembali ingatan kita ter-hadap sistem, tatanan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah di indonesi, baik di masa sbelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan