Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.
Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui ta…
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
Sejalan dengan gelombang Otonomi Daerah, telah terjadi perubahan signifikan dalam hal peran yang harus dimainkan oleh para pemangku jabatan di daerah. Sejalan dengan cita-cita reformasi, kita memiliki harapan besar akan berjalan mulus otonomi. Buku ini merupakan referensi penting bagi praktek kepemimpinan di Daerah baik sebagai Gubernur, Bupati/Walikota, maupun sebagai Kepala Dinas/Badan di tin…
Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peranserta seluruh elemen warga bangsa diamksud.
Buku ini membahas tentang persoalan masalah penduduk menurut daerah, dan masalah otonomi menurut daerah. Dan buku ini terdiri dari beberapa tabel yaitu: Tabel 1 : Tingkat pendidikan, jumlah, dan kepadatan penduduk menurut daerah Tabel 2 : Target dan realisasi APBD serta sumbangan PAD terhadap realisasi APBD menurut daerah Tabel 3 : Jumlah penduduk, PDRB, dan pendapatan per kapita menurut da…
Orang-orang desa oleh karenanya harus merebut kembali arena politiknya, tempat rakyat bersaing secara sehat untuk berkuasa dan menelusuri hidupnya sesuai dengan jalan yang dipilhnya. Kalau ini terjadi, pengaruhnya bukan hanya pada pedesaan. Apabila warga masyarakat hanya terdiri dari para intelektual dari UI, UGM atau ITB, sesungguhnya itu adalah warga masyarakat yang payah.
Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut diatas sekaligus untuk memperkaya literatur tentang politik lokal dan otonomi daerah. Buku ini tidak hanya mampu menjadi referansi utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi dan lainnya; tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa disemua level tingkatan S1,S2…
Buku ini secara kritis dan tajam mengulas berbagai persoalan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah.
Membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography