Buku ini selain menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Buku ini merupakan adaptasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNPAD, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah mengenai potensi daya saing masing-masing daerah.
Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the Sultan of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle. Sejak Yogyakarta menjadi ibukota RI pada 4 Januari 1946, peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangat menonjol, terutama pasca Agresi Militer Belanda jilid II. Ketika para pemimpin RI ditawan oleh Belanda, Republik di Yogyakarta tidak serta merta kehilangan sosok figur yang berwibawa. Jika da…
Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.
Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui ta…
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
Sejalan dengan gelombang Otonomi Daerah, telah terjadi perubahan signifikan dalam hal peran yang harus dimainkan oleh para pemangku jabatan di daerah. Sejalan dengan cita-cita reformasi, kita memiliki harapan besar akan berjalan mulus otonomi. Buku ini merupakan referensi penting bagi praktek kepemimpinan di Daerah baik sebagai Gubernur, Bupati/Walikota, maupun sebagai Kepala Dinas/Badan di tin…
Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peranserta seluruh elemen warga bangsa diamksud.
Orang-orang desa oleh karenanya harus merebut kembali arena politiknya, tempat rakyat bersaing secara sehat untuk berkuasa dan menelusuri hidupnya sesuai dengan jalan yang dipilhnya. Kalau ini terjadi, pengaruhnya bukan hanya pada pedesaan. Apabila warga masyarakat hanya terdiri dari para intelektual dari UI, UGM atau ITB, sesungguhnya itu adalah warga masyarakat yang payah.