APBD Kabupaten Kotabaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan begitu pula dengan PAD. Akan tetapi porsi diantara keduanya nampak tidak seimbang. Kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, dimana proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis ada tidaknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi Kabup…
Kehidupan masyarakat di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) masih miskin meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan …
Memasuki era otonomi daerah, program Posyandu semakin menurun. Untuk meningkatkan peran dan kinerja Posyandu dilakukan Revitalisasi Posyandu. Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan upaya revitalisasi Posyandu dan mengetahui peran pemerintah desa dan kelemahan atau kekurangan pemerintah desa dalam mensukseskan upaya revitalisasi Posyandu.
Pengakuan tentang hak, kewajiban dan kesempatan serta posisi yang sama dan strategis antara pria dan wanita untuk berperan dalam pembangunan merupakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut serta merencanakan berbagai program pembangunan masyarakat. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat desa sangat diperlukan, mengingat berbagai masalah yang menimpa masyarakat
Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih kondusif, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dampak yang akan timbul dengan diangkatnya Sekretaris Desa sebagai PNS dan mengalisis langkah-langkah yang harus dilakukan dal…
Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut Negara Kesatuan telah digariskan dengan jelas dan tegas, di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur azas-azas penyelenggaraan Otonomi Daerah serta maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah
Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Dorongan-dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga yang secara langsung atau tidak langsung dihasilkan oleh proses kebijaksanaan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pergeseran pemanfaatan ruang wilayah terhadap perubahan-perubahan kawasan budidaya produktif di daerah, mengetahui pengaru…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kabupaten/kota; jumlah penerimaan dana perimbangan; dan untuk mengetahui proporsi p…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography