Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers

Buku Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers yang kami susun ini merupakan edisi lengkap yang terdiri dari beberapa peraturan, yaitu: 1. UU RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 3. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerinta…

Himpunan peraturan daerah D.K.I. Jaya: tanah bangunan, rumah susun, pajak ret…

Untuk menjadikan wilayah Ibukota Jakarta menjadi kota yang bersih, manusiawi dan ber-wibawa (BMW), perlu dukungan semua pihak, baik aparatur pemerintah daerah, para pengusaha maupun masyarakat ibukota secara keseluruhan.

Himpunan perundang-undangan dan peraturan Kementerian Dalam Negeri tahun 2016

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, 468 hlm.; 15 cm

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND h

Kitab undang-undang hukum perdata

Dalam buku Kitab undang-undang hukum perdata cetakan ke-35 ini berisi empat buku. yaitu: 1. Buku ke satu; tentang orang 2. Buku ke dua; tentang kebendaan 3. Buku ke tiga; tentang perikatan. 4. Buku ke empat; tentang pembuktian dan daluwarsa Buku ini juga melapirkan daftar persoalan menurut abjad.

PERMA RI peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia: wujud kerancuan antara …

Buku ini berisi tentang : 1. Analisis PERMA RI dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, 2. PERMA RI dalam sistemperundang-undangan, 3. PERMA RI dalam sorotan, 4. Kewenangan mahkamah agung dalam menerbitkan PERMA.

Pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan b…

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan kom�prehe…

Himpunan peraturan perundang-undangan: undang-undang otonomi daerah edisi 2011

1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pe…

Nusa Ambon Silang Budaya: pertemuan jaringan global abad xvi-xvii

Buku yang dihasilkan ini diharapkan dapat emmeberikan pengetahuan dan pemahaman kepada publik terhadap kedudukan rempah -rempah sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia. Selain itu memberikan perspektif unik bagaimana rempah-rempah nusantara membentuk peradaban dunia dan keragaman yang telah membentuk Indonesia, bahkan poros ekonomi global dan simpul penting pertukaran antar budaya (ide/ga…

Toponim Berlatar Rempah-Rempah di Jepara dan Semarang

Buku ini ditulis untuk mendokumentasikan sejarah identitas wilayah yang bertemali dengan dunia rempah - rempah di Jepara dan Semrang dan untuk memahami relasi harmonis masyarakat klasik dengan jagad rempah - rempah.. Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada publik terhadap kedudukan rempah rempah sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia. Selain itu memberikan p…