Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut diatas sekaligus untuk memperkaya literatur tentang politik lokal dan otonomi daerah. Buku ini tidak hanya mampu menjadi referansi utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi dan lainnya; tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa disemua level tingkatan S1,S2…
Buku ini secara kritis dan tajam mengulas berbagai persoalan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah.
Membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia.
Buku Otonomi daerah di Indonesia masa reformasi: antara ilusi dan fakta mencoba mengulas perjalanan desentralisasi di Indonesia setelah tumbangnya rejim orde baru. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh IPCOS bersama mitra kerjanya di lima provinsi.
Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yanng sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia, baik itu organisasi pemerintahan maupun bisnis, mulai memasuki era desentralisasi, Republik Indonesia di Era Orde Baru masih asyik dengan pola sentralisasinya.
Masalah ketidakadilan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah hingga saat ini tetap menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa, masalah utamanya adalah pemerintah pusat masih terus bermental priyayi, mau dipertuan terus, tetap tidak ingin membangun persepsi bahwa pemerintah daerah adalah mitra kerja yang terikat bukan karena paksaan dan syarat-syarat abnormal, kewibawaan yang di…
Buku ini adalah merupakan himpunan dari kulliah-kulliah dan bahan-bahan yang penulis gunakan dalam pembahasan terhadap beberapa makalah yang disajikan dalam forum Seminar 2 hari tentang Otonomi Daerah tersebut.
Buku ini dimaksudkan sebagai referensi utama untuk kalangan birokrat dan aparat daerah, mahasiswa dan semua pihak yang berminat mengkaji persoalan otonomi daerah.
Penduduk dataran tinggi sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang bodoh, yang mempertahankan cara hidup tradisional yang sangat berbeda; sebagai kaum tani, meskipun barangkali agak kurang efisien; sebagai perusak lingkungan dan penghuni liar; dan akhir-akhir ini, sebagai ahli lingkungan, yang tetap memegang rahasia system pengelolaan sumber daya berlandaskan komunitas yabg berlanjutan d…
Di daerah kita terdapat dua jenis pemerintahan, yakni pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai pelaksana dari azas desentralisasi teritorial, dan pemerintah wilayah yang merupakan wilayah administratip atau wilayah kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di wilayah, sebagai pelaksanaan azas dekonsetrasi